HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Abstract

Undang-undang bertujuan untuk mengatur masyarakat membantu terciptanya kemajuan ke arah yang lebih baik dan terarah pada satu tujuan adalah konsekuensi dari proses pembangunan yang akan terus dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Demi memberikan arahan bagi pembangunan itu, agar tidak sampai menyimpang dari tujuannya serta tidak sampai meninggalkan koridor hukum sebagai acuan ideal tentang bentuk keadilan. Demikianlah sebenarnya hukum diharapkan berperan dalam  masyarakat. Undang-undang perlindungan konsumen diharapkan juga bisa menjawab tantangan pembangunan dewasa ini tercermin pada pengalaman masa lalu tentang kasus konsumen yang terjadi di Indonesia . Undang-undang perlindungan konsumen diupayakan menjawab permasalahan-permasalahan terkait dengan pengaruh buruk dari pembangunan dan hasil-hasilnya. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif  yaitu penelitian yang memberikan gejala, fakta-fakta, kejadian secara akurat mengenai sifat populasi atas daerah tertentu. Penelitian kualitatif cenderung tidak mencari atau menerangkan saling menerangkan dan menguji hipotesa. Fungsi penelitian kualitatif untuk menjelaskan pada penelitian sebelumnya yang kurang dipahami oleh peneliti, untuk memahami isu-isu rumit suatu proses, untuk keperluan evaluasi. Kualitatif digunakan untuk menemukan perspektif baru tentang hal-hal yang sudah banyak diketahui. Peranan hukum perlindungan konsumen belum terasa benar. Masih banyak kelemahan-kelemahan yang harus dibahas dan diberikan solusinya. Era globalisasi yang semakin terbuka akan sangat memberi dampak negatif tanpa filter perlindungan konsumen yang memadai. Pemerintan dalam melaksanakan hukum perlindungan konsumen memang belum maksimal. Banyak ketentuan-ketentuan peraturan  perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen masih menjadi huruf mati tanpa pelaksanaan.

Kata kunci : UU perlindungan konsumen, Peran, Pelkasanaan